PENAJAM - Pengembangan Pantai Tanjung Jumlai sebagai kawasan wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta tetap melibatkan masyarakat yang selama ini memiliki dan mengelola lahan di kawasan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kondisi pengelolaan yang saat ini masih banyak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
Menurutnya, pola tersebut merupakan bagian dari kondisi sosial yang sudah berjalan di Tanjung Jumlai.
“Dengan tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Artinya, di sini kan masih tradisional sekali dan masih sistemnya itu dikelola oleh masing-masing masyarakat yang punya lahan,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Menurut Jamaluddin, rencana penataan maupun pengembangan kawasan tidak seharusnya langsung mengubah pola yang sudah ada tanpa terlebih dahulu melibatkan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu mengetahui kondisi di lapangan sebelum menentukan bentuk pengelolaan yang akan diterapkan.
Ia menyebut komunikasi dengan pemilik lahan menjadi salah satu langkah penting.
Selain menjelaskan rencana pemerintah, pendekatan tersebut juga diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah pengembangan kawasan wisata Tanjung Jumlai.
“Oleh karena itu, ini yang sebenarnya yang perlu dibangun komunikasinya, dilakukan upaya pendekatan, diberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat sehingga bisa dikerjasamakan,” lanjutnya.
Jamaluddin menilai keterlibatan masyarakat bukan berarti menghambat upaya pemerintah dalam menata kawasan wisata. Sebaliknya, masyarakat yang telah lama mengelola lahan dapat menjadi bagian dari pengembangan Tanjung Jumlai apabila pemerintah menyiapkan pola kerja sama yang jelas.
Dengan pola tersebut, pemerintah tetap dapat melakukan penataan kawasan sekaligus menjaga agar masyarakat pemilik lahan tidak kehilangan peran dalam aktivitas wisata yang selama ini berjalan. Hal itu juga dinilai dapat menjadi bentuk pengembangan wisata yang tetap mempertahankan kearifan lokal. (Adv)