SAMARINDA - Pesatnya pembangunan di Kota Samarinda mendapat apresiasi dari DPRD, namun di sisi lain muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko banjir dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan ekologis.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menilai pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi kota memang menunjukkan perkembangan positif. Berbagai proyek penataan kota, revitalisasi kawasan publik, hingga pembangunan fasilitas baru disebut telah membawa perubahan besar bagi wajah Samarinda. Namun menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keselamatan lingkungan dan masyarakat.
“Pembangunan memang penting untuk kemajuan kota, tetapi dampak lingkungannya juga harus dihitung serius. Jangan sampai setelah pembangunan meningkat, justru banjir dan longsor makin sering terjadi,” ujarnya.
Arif menyoroti kondisi Samarinda yang belakangan kerap mengalami banjir meski curah hujan tidak terlalu tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan serius dalam tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan di kawasan perkotaan.
Ia juga menyinggung aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali di sejumlah titik yang dinilai memperburuk kemampuan resapan air. Hilangnya vegetasi dan perubahan kontur tanah disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi banjir dan longsor saat musim hujan tiba.
DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengawasi pembangunan dan memperketat kajian lingkungan sebelum proyek dijalankan. Selain itu, evaluasi terhadap sistem drainase dan pengendalian banjir dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun.
Menurut Arif, pembangunan kota idealnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan perubahan fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan untuk jangka panjang. Ia menegaskan Samarinda membutuhkan konsep pembangunan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur dengan perlindungan alam.
DPRD juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir, termasuk melibatkan pemerintah provinsi, daerah penyangga, hingga masyarakat. Sebab, persoalan lingkungan dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial atau hanya oleh satu pihak saja.
“Kita ingin Samarinda terus berkembang, tetapi tetap aman, nyaman, dan layak untuk generasi berikutnya. Pembangunan harus memberi manfaat tanpa meninggalkan ancaman baru bagi warga,” tegasnya. (Adv/FA)